Konser #LadyGaga, “Benefit dan Profit Setan” Serta Hilangnya “Subsidi Media”

Posted on 17 Mei 2012

0


 

 

Saat ini masyarakat, fihak berwenang sedang sibuk dengan “Distorsi Infomasi” tentang Konser #LadyGaga.  Dikutip dari @DetikNews (Kamis, 17/05/2012 14:04 WIB), Konser Lady Gaga di Jakarta terancam batal. Polri masih mengkaji untuk melakukan keputusan yang terbaik terkait pemberian izin untuk konser meski Polda Metro Jaya tidak merekomendasikan digelarnya konser Lady Gaga.

 

Bahkan pemerintah  Malaysia selaku negara serumpun dengan Indonesia punya sikap senada. “Sama dengan kebijakan pemerintah Indonesia ha ha,” ujar Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Malaysia, Dato Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Azis, usai bertamu ke kediaman Ketua MPR, Taufik Kiemas, di Jl Teuku Umar, Jakarta, Kamis (17/5/2012). Tahun lalu, radio-radio di Malaysia pernah memboikot salah satu single Lady Gaga yang berjudul ‘Born This Way’. Mereka khawatir lagu yang disebut-sebut sebagai lagunya kaum gay itu bisa menyakiti perasaan warga Malaysia.  

 

 

Banyak fihak yang menganggap Konser Konser #LadyGaga ini akan berkontribusi pada “Benefit dan Profit Setan” dengan berbagai alasan. Bisa jadi ini juga merupakan pergulatan sengit kapitalis “Fun, Food and Fashion” dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea bahkan Cina untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Mereka mencoba menjadikan Indonesia seperti Spanyol yang netral pada Perang Dunia Kedua, namun penuh intrik spionase untuk memperebutkan pengaruh “Human Capital” (Modal Insani) Indonesia di masa datang.

 

Dilain fihak, ada masukan dari beberapa elemen yang menjadi acuan polisi untuk tidak merekomendasikan pemberian izin digelarnya konser musik penyanyi dunia Lady Gaga. Elemen tersebut diantaranya organisasi masyarakat, fraksi di DPR dan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Ada 8 elemen yang memberi masukan untuk tidak diberi rekomendasi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012).

 

Pada sisi lain mungkin ini mirip dengan fenomena “Distorsi Infomasi” pada saat BBM akan dinaikkan beberapa waktu yang lalu. Terlihat hilangnya “Subsidi Media” pada beberapa kesempatan dimana “subsidi” yang harusnya diterima oleh rakyat banyak yang masih sangat membutuhkan pangan dan papan. “Subsidi  informasi”, layaknya Subsisid BBM, seharusnya merupakan representasi kepentingan bagi ratusan juta Bangsa Indonesia yang lebih berhak menikmati subsidi ini untuk memperoleh data, informasi, pengetahuan dan “Wisdom” (kebijakan/kearifan) dari Media.